Alumni LPDP Viral Usai Pamer Paspor Inggris Anak, Tuai Kritik soal Nasionalisme

catrawarta.com — Dwi Sasetyaningtyas, alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), menjadi sorotan publik setelah unggahan videonya yang memperlihatkan anaknya memegang paspor Inggris viral di media sosial. Narasi yang menyertai video tersebut memicu kritik warganet karena dinilai menyinggung identitas kewarganegaraan dan komitmen sebagai penerima beasiswa yang dibiayai negara.

Dalam video yang beredar, Tyas menyampaikan pernyataan yang ditafsirkan sebagai keinginan agar cukup dirinya saja yang berstatus warga negara Indonesia. Potongan pernyataan itu kemudian menyebar luas dan menuai beragam respons, mulai dari kritik soal nasionalisme hingga pertanyaan mengenai etika penerima beasiswa LPDP.

Menanggapi polemik tersebut, Tyas menyampaikan permintaan maaf terbuka. Ia menegaskan tidak memiliki niat merendahkan Indonesia maupun menghindari tanggung jawab sebagai awardee LPDP. Ia juga menyebut narasi dalam video tersebut tidak disampaikan secara utuh sehingga menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Profil Tyas turut menjadi perhatian publik. Ia diketahui merupakan penerima beasiswa LPDP yang menempuh pendidikan di luar negeri. LPDP sendiri merupakan program pemerintah yang bertujuan membiayai pendidikan putra-putri Indonesia agar kembali dan berkontribusi bagi pembangunan nasional.

Perdebatan di ruang digital kemudian berkembang tidak hanya menyoroti pernyataan Tyas, tetapi juga menyentuh isu yang lebih luas, yakni makna nasionalisme di tengah mobilitas global. Sebagian warganet menilai pilihan kewarganegaraan dalam keluarga diaspora merupakan ranah personal, sementara yang lain menekankan adanya tanggung jawab moral bagi penerima beasiswa negara.

Polemik ini juga menunjukkan kuatnya pengaruh media sosial dalam membentuk opini publik. Potongan video yang beredar cepat membuat konteks pernyataan menjadi kabur dan memicu reaksi berantai sebelum klarifikasi disampaikan secara utuh.

Hingga kini, perbincangan terkait kasus tersebut masih berlangsung di berbagai platform digital. Isu ini menjadi pengingat bahwa figur yang memiliki keterkaitan dengan program negara kerap ditempatkan dalam ruang pengawasan publik, terutama ketika menyangkut simbol-simbol kebangsaan seperti kewarganegaraan.