Ironi Standar Ganda Pasar Seni Rupa

catrawarta.com — Tadi malam terjadi kehebohan di media sosial setelah berbagai media online memberitakan tentang lelang lukisan “Kuda Api”  karya SBY yang laku Rp6,5 miliar pada Rabu (18/2/2026) di Djakarta Theater.  Kabar tersebut benar-benar menyentak nalar publik dan ekosistem seni rupa.

Bayangkan, dalam sekejap, karya seseorang yang baru seumur jagung menekuni seni rupa, harga karyanya terjual langsung melesat ke kasta yang sangat tinggi, bahkan fantastis. Nilai nominal itu melompati capaian para seniman yang sudah puluhan tahun berjibaku dengan kanvas, keringat, dan idealisme di studio-studio pengap.

Jika direnungkan dengan seksama, apakah angka miliaran itu benar-benar bertolak dari kebaruan estetika, art media, atau objek karya? Rasanya sulit untuk mengangguk tanda setuju. Peristiwa lelang itu bukan semata-mata apresiasi seni, melainkan perayaan modal sosial. Di sana, yang dibeli bukan sekedar objek visual karya seni, melainkan narasi besar dan pengaruh politik yang masih melekat kuat pada sosok sang pelukis.

Secara visual, lukisan kuda dengan sentuhan biru khas SBY itu memang menunjukkan konsistensi hobi yang kini ditekuni. Namun, jika dibawa ke meja kurasi yang ketat, apakah ada sesuatu yang revolusioner di sana? Tekniknya cenderung konvensional, sebuah realis-ekspresionis yang aman. Belum menawarkan diskursus baru atau yang  mendobrak pakem seni lukis Indonesia, seperti yang dilakukan para maestro seni rupa kontemporer Indonesia.

Di sinilah letak ironinya. Muncul sebuah jurang lebar yang memisahkan antara ‘tangga karier’ seniman profesional dengan ‘jalur tol’ milik figur publik. Seniman pada umumnya harus merangkak dari titik nol, baik melalui jalur akademik maupun eksplorasi otodidak yang memakan waktu bertahun-tahun demi menemukan kematangan estetika.

Perjalanan panjang itu sering kali menuntut ketabahan ekstra dari perupanya. Tidak sedikit, bahkan mayoritas, merawat ketabahannya hingga tutup usia. Bagi mereka bisa menjual karya dengan harga layak biasanya dimulai dari mengikuti pameran kolektif di ruang-ruang alternatif yang belum populer, mencari validasi dari kurator, hingga akhirnya perlahan menembus galeri besar. 

Sebaliknya, seorang tokoh besar mampu memangkas seluruh proses melelahkan tersebut secara instan. Hanya dengan modal ketokohan dan jejaring di lingkaran elit, sebuah karya dapat langsung melesat ke puncak piramida ekonomi tanpa harus melewati “ujian konsistensi”, yang biasanya menjadi syarat mutlak bagi seorang seniman.

Melihat proses lelang tersebut, suasananya memang lebih mirip ajang diplomasi ketimbang peristiwa kebudayaan. Ketika tokoh-tokoh seperti Dato Low Tuck Kwong hingga Hermanto Tanoko ikut menawar, lukisan berubah fungsi menjadi instrumen filantropi sekaligus investasi relationship. Nilai ekonomi yang fantastis itu lahir dari kedekatan antar-elit, di mana seni hanya menjadi medium untuk menunjukkan loyalitas atau sekedar berbagi panggung eksklusif.

Coba bandingkan dengan nasib seniman kontemporer yang sudah menembus museum internasional. Banyak dari mereka yang karyanya diakui secara akademis dan estetik di luar negeri, namun harganya di pasar lokal seringkali masih tertahan di angka ratusan juta. Kontras ini menunjukkan betapa pasar seni kita masih “sakit” – lebih memuja sosok yang memegang kuas daripada apa yang digoreskan di atas kanvas.

Kondisi ini sebenarnya cukup mencemaskan bagi ekosistem seni rupa  ke depan. Jika patokan kualitas hanya diukur dari angka transaksi di meja lelang elit, publik akan mendapat pesan yang keliru. Muncul persepsi bahwa seni yang bagus adalah seni yang mahal, sedangkan yang mahal adalah milik mereka yang punya kuasa. Ini bisa mematikan gairah kritik seni yang sehat dan membuat ketajaman atau tawaran kebaruan menjadi nomor sekian setelah popularitas.

Kehadiran sosok-sosok seperti Deddy Corbuzier di bursa tersebut memang memberi warna, tapi tidak menambah bobot nilai intrinsik pada perkembangan sejarah seni. Mereka membeli “momen” dan “narasi,” bukan sedang melakukan investasi pada kemajuan kebudayaan. Jika pola ini terus berlanjut, hanya akan menjebak dalam pasar seni yang semu,  harga selangit tidak sebanding dengan dedikasi seni yang nyata.

Momen menggelitik saat pemandu lelang salah menyebut ‘masyarakat prasejahtera’ menjadi ‘masyarakat prasejarah’ sebenarnya adalah simbol dari alienasi elit. Meski tampak seperti keseleo lidah, insiden ini menunjukkan betapa jauhnya jarak antara panggung kemewahan lelang dengan realitas sosial yang ingin dibantunya.

Masalah mendasarnya bukan pada niat mulia untuk menyumbang, melainkan pada bagaimana label filantropi digunakan untuk melegitimalisasi harga seni yang tidak wajar. Ketika sebuah karya terjual miliaran rupiah atas nama donasi, parameter kualitas estetik menjadi lumpuh; harga tersebut bukan lagi bentuk validasi terhadap kualitas karya, melainkan refleksi dari nilai transaksi sosial di lingkaran eksklusif. Alhasil, nilai sebuah karya seni tidak lagi diuji melalui perdebatan sejarah atau kritik seni, melainkan sekedar dikunci melalui ketukan palu yang digerakkan oleh kaum elitis, bukan berdasarkan kualitasnya. 

Fenomena lelang “Kuda Api”  ini  mencerminkan pergeseran nilai dari ekosistem seni ke arah transaksional yang pragmatis. Memang benar bahwa hak beli adalah urusan personal, namun ketika harga ‘selangit’ lahir tanpa fondasi prestasi yang jelas, integritas ekosistem seni rupa secara keseluruhan berada dalam ancaman.

Di sinilah peran krusial para pengamat, kritikus, kurator, dan akademisi seni untuk tetap menjaga standar kualitatif agar tidak terkooptasi oleh kepentingan atau ketokohan figur publik. Tanpa kontrol dan kritik yang berani, akan berisiko mewariskan standar ganda yang berbahaya: sebuah kondisi di mana para seniman muda tidak lagi berjuang dalam konteks seni, melainkan terjebak dalam perburuan popularitas instan demi mencapai nilai ekonomi yang fantastis namun kosong secara substansi.

Purwosari, 19 Pebruari 2026