Rocky Gerung: Syarat Pemimpin, Etika dan Intelektualitas

catrawarta.com — Sistem politik saat ini lebih banyak melahirkan pedagang kekuasaan (dealer) ketimbang pemimpin sejati (leader). Hal itu akibat calon pemimpin hanya mengandalkan angka tinggi di lembaga survei tanpa memiliki kedalaman berpikir.

Pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan pendapatnya tersebut Dalam forum Public Lecture Series 002 yang digelar Pandu Negeri di Embung Giwangan. Ia memperkenalkan standar baru yang ia sebut sebagai etika dan intelektualitas untuk menjadi seorang pemimpin.

”Kapasitas intelektual dan moral tidak bisa diuji di panggung dangdut atau lewat lembaga survei yang bisa dibeli. Uji mereka di sini, di kampus! Di forum seperti ini!” teriak Rocky di hadapan ratusan mahasiswa yang meresponsnya penuh semangat.

Ia menegaskan, elektabilitas sering kali berbanding terbalik dengan intelektualitas. Elektabilitas dihasilkan oleh lembaga survei, siapa saja bisa membeli angkanya. Beda halnya dengan etika.

”Itu soal integritas. Pernah tidak calon pemimpin itu memberi nilai A pada mahasiswanya karena bujukan seksual? Kita harus uji moralnya sampai ke wilayah itu,” ujarnya memberi perumpamaan.

Kampus Menjadi Filter Utama

Rocky menantang para calon pemimpin nasional maupun daerah masa depan untuk berani masuk ke universitas dan menghadapi “bully” intelektual dari mahasiswa. Ia menilai kampus harus menjadi filter utama sebelum seseorang maju ke tahap elektoral.

Ketika seseorang lolos etika, baru kemudian menjalani ujian intelektualitas di kampus. Bukan menghindar dari debat BEM dengan alasan takut ”bully”. Ia menandaskan justru harus mendapat ”bully” untuk melihat ketangguhan argumennya.

Kritik tersebut ia sampaikan karena keprihatinan mengenai kualitas lulusan perguruan tinggi. Ia menyebut Indonesia sedang mengalami surplus ijazah, namun defisit nilai. Logika ini diperkuat dengan fakta banyaknya pemegang gelar doktor (S3) yang berakhir menjadi pengemudi ojek daring karena teknostruktur negara hanya diisi oleh mereka yang pandai membenarkan kebijakan penguasa, bukan pemikir kritis.

”Jangan sampai kita hanya mencetak PhD yang menjadi kacung presiden atau menteri ekonomi yang berbohong demi kekuasaan. Pertahanan akademik kita sering kali bobol karena rayuan material mendahului pertahanan epistemik,” tandas Rocky.