MBG Watch Kritik Pengangkatan Sudaryono sebagai Kepala BGN

catrawarta.com — Koalisi MBG Watch menyatakan pengangkatan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar yang selama ini membelit Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam siaran pers, Kamis (23/7/2026), Koalisi menilai pergantian pimpinan BGN hanya sebatas pergantian figur tanpa disertai upaya serius untuk membenahi persoalan tata kelola, pemborosan dan salah alokasi anggaran publik, hingga berbagai dugaan pelanggaran dan penyimpangan dalam pelaksanaan program yang dinilai berisiko terhadap penerima manfaat.

Koalisi MBG Watch juga menyoroti afiliasi politik Sudaryono dengan Partai Gerindra. Menurut mereka, kondisi tersebut berpotensi memperkuat persepsi publik mengenai konflik kepentingan dalam penyelenggaraan program MBG.

Koalisi menegaskan, pergantian Kepala BGN tidak serta-merta akan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. 

Menurut mereka, selama desain kelembagaan, tata kelola, dan pengelolaan anggaran MBG tidak dibenahi secara menyeluruh, pergantian pimpinan hanya akan dipandang sebagai langkah sementara yang tidak menyentuh akar persoalan.

Penahanan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana oleh Kejaksaan Agung pada 3 Juni 2026, menurut Koalisi MBG Watch, semakin menunjukkan bahwa persoalan dalam program MBG bukan sekadar dugaan penyalahgunaan kewenangan, melainkan juga berkaitan dengan tata kelola BGN secara sistemik.

Agus Sarwono dari Transparency International Indonesia (TII) menilai penunjukan Sudaryono, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Pertanian sekaligus Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia, sebagai Kepala BGN berpotensi memperkuat persoalan konflik kepentingan dalam pengelolaan program publik berskala besar.

“Penunjukan Wakil Menteri Pertanian sekaligus Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia sebagai Kepala BGN justru menunjukkan bahwa Presiden sedang menormalisasi konflik kepentingan dalam pengelolaan program publik bernilai raksasa,” ujar Agus.

Menurut dia, konflik kepentingan dapat menjadi pintu masuk praktik koruptif karena keputusan negara berisiko dipengaruhi kedekatan politik, jaringan bisnis, dan loyalitas kekuasaan, bukan semata-mata kepentingan penerima manfaat.

Ia menilai, selama BGN masih dipimpin figur-figur yang dekat dengan kekuasaan, program MBG berisiko bergeser menjadi arena perburuan rente untuk kepentingan politik.

Soroti Kompetensi Kepala BGN

Sementara itu, Irma Hidayana dari Lapor Sehat menyoroti latar belakang Sudaryono yang dinilai tidak memiliki kepakaran di bidang gizi dan kesehatan masyarakat.

Menurutnya, penunjukan tersebut menunjukkan pemerintah belum serius menyelesaikan persoalan gizi dan kesehatan penerima manfaat program MBG.

Mike Verawati juga menilai penunjukan pimpinan BGN tersebut mengaburkan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan program MBG secara serius dan berkelanjutan.

“Hal ini mengabaikan aktualitas kepakaran dalam menjamin penyelesaian program MBG secara independen yang terbebas dari intervensi politik,” ujarnya.

Direktur Keadilan Fiskal Celios, Media Wahyudi Askar, mengatakan pergantian pimpinan BGN kembali menunjukkan bahwa persoalan kelembagaan BGN sudah muncul sejak awal.

“Kami sudah sampaikan bahwa membuat institusi baru seperti BGN tidak relevan. Program seperti MBG ini seharusnya dikelola secara terdesentralisasi oleh sekolah dan komunitas,” tegasnya.

Media menilai persoalan program MBG sudah bersifat struktural sehingga tidak dapat diselesaikan hanya melalui rotasi pejabat.

“Selama pemilik SPPG masih memiliki konflik kepentingan dan pelaksanaannya masih tersentralisasi melalui BGN dan dapur-dapur besar, pergantian kepemimpinan ini tidak akan banyak berdampak pada perbaikan,” ujarnya.

Atas berbagai persoalan tersebut, Koalisi MBG Watch menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Koalisi meminta pemerintah menghentikan Program MBG serta membubarkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Kedua, mengusut tuntas dugaan korupsi dalam Program MBG dan memberikan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Ketiga, mengalihkan anggaran Program MBG untuk sektor pendidikan, kesehatan, serta program perlindungan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.