catrawarta.com — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa nama Provinsi Jawa Barat tidak akan diubah menjadi Tatar Sunda maupun Provinsi Sunda. Ia memastikan pemerintah daerah tetap fokus menjalankan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya memastikan bahwa nama provinsi tidak berubah dan fokus pemerintah tetap pada kinerja,” kata Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, melalui unggahan di media sosial, Selasa (7/7/2026).
Ia mengatakan isu pergantian nama yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial tidak berasal dari pemerintah.
“Ada yang melempar wacana, membuat cerita-cerita di media sosial, akan ada perubahan nama Jawa Barat jadi Tatar Sunda. Saya katakan seluruh rangkaian itu adalah karangan orang lain. Namanya tetap Jawa Barat,” ujarnya.
KDM menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan menghabiskan energi untuk membahas perubahan nama daerah. Menurutnya, prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan berbagai program pembangunan berjalan optimal. “Namanya tetap Jawa Barat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kegiatan kebudayaan Milangkala Tatar Sunda yang baru-baru ini digelar semata-mata bertujuan memperkuat identitas budaya masyarakat Sunda serta menjadi refleksi atas arah pembangunan Jawa Barat.
“Ini adalah spirit bagi kita semua untuk terus mengingat kembali siapa diri kita, berasal dari mana, dan hendak ke mana pembangunan yang dilakukan,” katanya.
Kegiatan kebudayaan tersebut kemudian dikaitkan dengan isu pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda, padahal hal itu bukan agenda pemerintah.
Ia mengajak masyarakat untuk tetap produktif dan berkarya demi kemajuan bersama.
“Sehat, sukses selalu, dan terus beraktivitas untuk kebaikan kehidupan kita, keluarga, dan masyarakat,” tuturnya.
Sebelumnya, komunitas pengusul perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda telah melakukan audiensi dengan Komisi I DPRD Jawa Barat di Gedung DPRD Jawa Barat pada Kamis (2/7/2026). Audiensi tersebut bertujuan memperoleh dukungan politik terhadap usulan perubahan nama provinsi.
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, menyatakan seluruh fraksi di DPRD sepakat menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui mekanisme resmi di lembaga legislatif.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah menerima naskah akademik usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda yang diajukan oleh komunitas pengkaji pergantian nama provinsi. Dokumen tersebut akan dikaji dari berbagai aspek, mulai dari landasan filosofis, sosiologis, ekonomi, hingga yuridis.
Namun Dedi Mulyadi telah menegaskan pemerintah yang dipimpinnya tidak akan membahas wacana perubahan nama provinsi dan tetap memprioritaskan agenda pembangunan serta pelayanan publik.
Dokter Ungkap Rahasia Lansia Tetap Mandiri 