catrawarta.com — Deru ratusan mesin kendaraan roda empat menggema di sepanjang jalanan Jalan Jogja-Wonosari, Gunungkidul. Dari pantauan jurnalis catrawarta, Senin (6/7) pagi, ratusan mobil hingga bus berspanduk tulisan-tulisan menarik seperti ‘Trah Mbah Sukati goes to Gunungkidul’, atau ‘Komunitas Emak-emak Gaul Candisari Dolan Bareng’ mulai memadati ruas jalan, menuju ke tepi Pantai hingga berbagai objek wisata lainnya di Gunungkidul.
Mulai dari plat AB luar Gunungkidul, B, N, AE, H, G, AD, E, hingga D tak enggan berdesakan memasuki Kabupaten Gunungkidul dengan kontur jalanan menikung dan menanjak ini. Bahkan, tak masalah juga jika deretan kendaraan ini bermacet-macetan di sepanjang ruas jalanan masuk jalur pantai dan objek wisata lainnya.
Hingga saat ini, Gunungkidul memang masih menjadi satu daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi unggulan di bidang pariwisata. Buktinya, sektor yang paling memiliki lahan basah ini sukses mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bernilai fantastis.
Seperti yang dilaporkan dalam laman resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, PAD dari sektor pariwisata ini bahkan nyaris mencapai target tahunan meski tahun anggran 2026 baru saja memasuki pertengahan tahun.
Tetap Membara di Tengah Isu Ekonomi RI Lesu
Hingga akhir Juni 2026 lalu, Gunungkidul setidaknya mendapatkan lebih dari Rp35 miliar dan telah mencapai angka 99,29 persen dari target pencapaian retribusi objek wisata yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) 2026 yakni sebesar Rp36.064.663.400.
Angka-angka ini bisa dikatakan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dilansir dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, realisasinya justru hanya di angka 90,91 persen saja selama satu tahun penuh. Kala itu, target PAD wisata dipatok Rp33,5 miliar, tapi hingga akhir tahun hanya menyentuh angka Rp30,4 miliar.
Tingginya antusiasme wisatawan yang tetap bepergian itu terasa begitu berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi seperti saat ini. Seolah-olah, memburuknya ekonomi secara makro dan mulai menyentuh mikro ini tak berdampak besar bagi keuangan rumah tangga.
Masalah-masalah seperti Rp17.998 per 1 USD, IHSG melemah, menurunnya daya beli makro, menurunnya investasi, hingga terjadinya fenomena PHK massal di berbagai sektor tak banyak menjadi pertimbangan.
Memang, gaya hidup di era masa kini terasa memiliki sekat tipis dengan kebutuhan hidup. Hiburan yang menjadi kebutuhan tersier di masa lampau, saat ini terasa lebih banyak dikategorikan ke dalam puncak hirarki kebutuhan bagi sebagian besar masyarakat.
Alhasil, hiburan seperti digital, rekreasi, hingga sekadar membeli reward ke kedai kopi atau belanja menjadi pengeluaran yang harus terealisasi.
Padahal menurut Richard H Thaler dalam Journal of Behavioral Decision Making Volume 12, 1999, hal ini bisa termasuk ke dalam perilaku mental accounting dimana setiap individu yang mengeluarkan uang kecil seringkali dampaknya dipisahkan dari akumulasi total biaya. Sehingga pada akhirnya, mereka yang merogoh kocek untuk sektor hiburan ini dampak akumulatifnya seringkali tidak disadari.

Kepala Sekolah Matangkan Persiapan MPLS Sekolah Rakyat 