catrawarta.com — Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah menjadi momentum penting. Para petinggi program dapat segera melakukan evaluasi total dan menyeluruh dengan skala prioritas bukan lagi asal semua dapat.
Banyak masukan dari berbagai pihak, ada yang mengusulkan penghentian total karena pogram tersebut merupakan pemborosan. Harusnya anggaran untuk MBG dapat dialihkan untuk pendidikan dan Kesehatan gratis di semua jenjang mengingat mahalnya biaya pendidikan.
Ada pula yang minta MBG menggunakan skala prioritas dengan basis data penerima bantuan atau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Prioritas berikutnya, mereka yang ada di daerah pelosok yang sulit terjangkau. Ini menjadi tantangan kalau pemerintah benar-benar ingin memberi perhatian pada rakyatnya.
Pakar pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Muhammad Eko Atmojo MIP menegaskan penghentian sementara operasional SPPG dapat menjadi momentum strategis untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Evaluasi total pada tata kelola Program MBG sekaligus untuk memulihkan kepercayaan publik akibat praktik korupsi.
”Problematika MBG sebenarnya sudah muncul sejak awal program dijalankan. Dengan adanya pergantian kepemimpinan di BGN, saya melihat terdapat upaya untuk menjawab berbagai kekhawatiran yang berkembang di masyarakat. Kebijakan ini dapat menjadi kesempatan untuk melakukan koreksi dan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola MBG,” papar Eko dalam siaran pers tertulis.
Evaluasi Hal yang Lazim
Ia menekankan, evaluasi merupakan hal yang lazim dalam siklus kebijakan publik. Bahkan, masa libur sekolah dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki berbagai aspek pelaksanaan MBG. Karena tata Kelola yang buruk, BGN bisa mulai dari tata kelola kelembagaan, efektivitas operasional SPPG, hingga kualitas layanan.
Menurutnya, dalam konsep kebijakan publik, evaluasi dapat dilakukan pada tahap awal, tengah, maupun akhir pelaksanaan program. Tak ada masalah apabila pemerintah melakukan evaluasi total yang justru merupakan momentum yang tepat untuk memperbaiki formula tata kelola.
Apabila terdapat SPPG yang tidak memenuhi standar, sebaiknya disuspensi atau dihentikan operasionalnya agar kesalahan yang sama tidak terulang. Pemerintah harus tegas memberi tindakan pada SPPG yang bermasalah terutama yang telah mengakibatkan keracunan dengan korban ribuan siswa.
Masa penghentian sementara operasional SPPG, tegasnya, membuat BGN bisa melakukan audit dan evaluasi secara komprehensif. Evaluasi tidak hanya mencakup pelaksanaan program, tetapi juga standar operasional prosedur (SOP), kinerja pelaksana, mekanisme pengawasan, hingga transparansi penggunaan anggaran.
”Langkah ini penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar kelemahan yang selama ini muncul dapat diperbaiki sebelum program kembali berjalan,” tandas Eko.
Filosofi Kecrek dan Cempala dalam Dunia Wayang 