catrawarta.com — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution kedapatan walk out dari rapat paripurna di Kantor DPRD Sumut, Selasa (21/7) lalu. Kala itu, agenda rapat sedang membahas tentang penandatanganan keputusan bersama antara DPRD Sumut dengan Gubernur mengenai Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.
Di tengah rapat, anggota DPRD Fraksi PDIP Syahrul Siregar menginterupsi dan menyinggung soal kehadiran anggota yang tak sesuai antara presensi dan fisik. Pimpinan lantas membaca daftar hadir yang kembali disusul dengan interupsi Syahrul kedua soal alasan absennya para anggota.
Saat perdebatan ini berlangsung, Bobby Nasution secara langsung meninggalkan lokasi tepat sebelum penandatanganan dilakukan. Aksi walk out Bobby ini kemudian disusul oleh sejumlah pimpinan OPD.
Soal aksi mendadak Bobby, Pj Sekda Sulaiman Harahap menanggapi. Menurutnya, rapat sebenarnya telah mencapai persetujuan seluruh fraksi. Namun beberapa saat kemudian, justru ada satu fraksi yang mempertanyakan kehadiran.
“In ikan paripurna setelah kuorum, kemudian seluruh fraksi menyetujui semua. Setelah pemandangan umum seluruh faksi setuju semua, masih ada anggota dewan nanya kehadiran apakah kuorum apa tidak,” kata Sulaiman.
Aksi Bobby Dikritik
Sejumlah pihak menyayangkan aksi walk out Bobby yang dinilai tidak mendukung anggota DPRD. Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDIP Sumut Sutrisno bahkan menilai, Bobby seharusnya patuh terhadap aturan soal pemenuhan kuorum serta disiplin hingga akhir rapat.
Dia tidak semestinya pergi begitu saja meninggalkan ruang rapat paripurna yang masih berjalan.
“Maka Bobby seharusnya mendukung Anggota DPRD yang patuh terhadap tata tertib DPRD, bukan merajuk, pergi meninggalkan ruang rapat paripurna, dan diikuti seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah Sumut,” terang Sutrisno dalam keterangannya, dikutip Jumat (24/7).
Politisi PDIP yang juga merangkap sebagai Direktur Indonesian Government Watch (IGoWa) ini juga menambahkan, tindakan Bobby bisa dikategorikan sebagai pelecehan terhadap institusi negara. Bahkan, Bobby juga bisa dianggap merendahkan rakyat.
“Kedudukan DPRP bahkan lebih tinggi dari gubernur, sebab hanya DPRD satu-satunya lembaga perwakilan rakyat di daerah provinsi. Maka Bobby tidak hanya melecehkan DPRD, tetapi seluruh rakyat Sumut,” jelas Sutrisno.
Lebih jauh, Sutrisno mendorong agar eks Wali Kota Medan itu bisa melontarkan permohonan maaf kepada pimpinan sekaligus anggota DPRD Sumut. Terlebih, Bobby harus meminta maaf secara mendalam kepada rakyat Sumut usai dinilai ‘baper’ saat rapat paripurna.
“Bobby harus menyampaikan permintaan maaf kepada pimpinan dan anggota DPRD Sumut dan seluruh warga Sumut atas sikap bapernya meninggalkan rapat paripurna,” tandasnya.
