Warta

Upah Minim, Siapa Bilang Biaya Hidup di Jogja Murah?

catrawarta.com — Dulu sekali, biaya hidup di Yogyakarta terkenal rendah. Berbekal uang ribuan saja sudah bisa makan nasi – meskipun hanya nasi...

INFORMAL: Ilustrasi pekerja informal yang mendominasi Yogyakarta.(Sumber: Antara)

catrawarta.com Dulu sekali, biaya hidup di Yogyakarta terkenal rendah. Berbekal uang ribuan saja sudah bisa makan nasi – meskipun hanya nasi kucing – dan segelas air es atau teh tawar. Tapi sekarang, tak lagi seperti dulu.

Upah pekerja yang tergolong rendah membuat seseorang untuk makan di angkringan saja perlu memilih menu yang super hemat. Jangankan memikirkan memiliki tempat tinggal, untuk makan dan keperluan lain saja kadang-kadang tidak cukup.

”Persoalan kesejahteraan di Yogyakarta tidak hanya terkait rendahnya upah minimum dan tingginya biaya hidup. Tetapi juga dipengaruhi struktur ekonomi daerah yang khas serta arus pendatang yang terus meningkat,” papar ekonom Dr Dessy Rachmawatie MSi.

Kondisi tersebut menciptakan tekanan berlapis terhadap pasar tenaga kerja dan daya dukung ekonomi lokal, terutama di wilayah perkotaan. Karakter perekonomian Yogyakarta yang didominasi sektor jasa, pariwisata, dan pendidikan menjadikan penciptaan lapangan kerja formal dengan upah layak sebagai tantangan tersendiri.

Kesulitan Meningkatkan Kesejahteraan

Menurut Dessy, sektor-sektor tersebut menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi sebagian besar berada di sektor informal atau semiformal. Upah merek relatif rendah serta perlindungan kerja minimal.

Kondisi itu menyebabkan sebagian besar pekerja kesulitan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Ketika biaya hidup terus meningkat, pekerja sektor informal menjadi kelompok paling rentan karena tidak memiliki jaminan pendapatan tetap maupun perlindungan sosial yang memadai.

Selain struktur ekonomi, ia juga menyoroti derasnya arus pendatang yang masuk ke Yogyakarta setiap tahun. Sebagai kota pendidikan dan pariwisata, Yogyakarta menjadi magnet bagi mahasiswa, pencari kerja, dan pelaku usaha dari berbagai daerah. Namun, arus penduduk tersebut tidak selalu diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai.

”Kondisi tersebut turut memengaruhi statistik kemiskinan dan tingkat kerentanan sosial di DIY. Persaingan kerja yang semakin ketat, ditambah keterbatasan lahan dan tingginya harga hunian, membuat beban ekonomi masyarakat kian berat, baik bagi warga lokal maupun pendatang,” tambahnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *