catrawarta.com — Wacana membuka keran investasi asing di subsektor ayam petelur kembali memantik polemik. Di tengah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), usulan yang didorong kalangan Kadin itu dinilai janggal karena bertolak belakang dengan kondisi riil produksi telur nasional yang justru sedang surplus.
Guru Besar Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, Prof. Ir. Budi Guntoro, S. Pt., M. Sc. Ph. D. IPU., ASEAN. Eng, menegaskan Indonesia tidak sedang mengalami krisis pasokan telur. Berdasarkan data nasional, produksi telur ayam pada 2024 mencapai sekitar 6,34 juta ton dan meningkat menjadi lebih dari 6,5 juta ton pada 2025. Sementara kebutuhan konsumsi nasional berada di kisaran 6,22 juta ton.
“Artinya kita surplus secara struktural. Jadi narasi kekurangan pasokan perlu diuji secara kritis,” tegasnya.
Menurut Budi, persoalan utama sektor ayam petelur bukan kekurangan produksi, melainkan carut-marut tata niaga. Peternak rakyat selama ini dihimpit fluktuasi harga, mahalnya biaya produksi, dan lemahnya posisi tawar di pasar. Ironisnya, di saat produksi melimpah, peternak justru kerap merugi karena harga telur jatuh di tingkat kandang.
Ia mengingatkan subsektor ayam petelur bukan sekadar arena bisnis korporasi, melainkan penyangga ekonomi rakyat. Peternakan skala kecil dan menengah selama ini menjadi tulang punggung produksi telur nasional sekaligus penyerap tenaga kerja di daerah.
“Kalau investor asing masuk tanpa pengaturan ketat, yang terancam pertama kali adalah peternak rakyat,” ujarnya.
Budi juga membantah anggapan bahwa program MBG membutuhkan tambahan produksi besar-besaran. Berdasarkan hitungannya, kebutuhan telur untuk MBG hanya sekitar 700 juta butir per tahun atau setara kurang lebih 42 ribu ton. Angka itu hanya sekitar 0,6 hingga 0,7 persen dari total produksi nasional. Dengan kata lain, kata dia, MBG bukan soal kurangnya produksi, melainkan bagaimana negara mampu menyerap surplus dan memperbaiki distribusi pangan.
Ia menilai program MBG seharusnya dijadikan instrumen untuk memperkuat peternak domestik melalui kontrak pembelian jangka menengah, penguatan koperasi, serta distribusi logistik berbasis wilayah. Dengan skema itu, negara bukan hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi sekaligus menjaga stabilitas harga dan keberlangsungan usaha peternak rakyat.
“Jangan sampai MBG malah menjadi pintu masuk modal besar asing yang pada akhirnya menggeser peran produsen lokal,” katanya.
Budi mengingatkan, jika orientasi kebijakan bergeser menjadi sekadar ruang ekspansi pemodal besar, maka Indonesia berisiko kehilangan kedaulatan pada sektor pangan strategisnya sendiri. Padahal kapasitas produksi nasional dan sumber daya manusia di subsektor ayam petelur dinilai sudah lebih dari cukup.
“Tantangan kita bukan menambah pemain asing, tetapi membenahi kebijakan agar lebih adil, sehat, dan berpihak pada ekonomi rakyat,” tandasnya. (Humas UGM/*)
May Day 2026: 100 Ribu Buruh Siap Aksi di Monas, Tuntutan Upah hingga PHK Menguat 