catrawarta.com — Provinsi Riau saat ini mengkhawatirkan. Hingga 23 April 2026, tercatat ada 840 titik panas, melonjak enam kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 8.555 hektare, atau naik signifikan hingga 20 kali lipat.
Karena itu, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, minta penguatan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Semua pihak harus siaga penuh guna mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi.
Ia menyampaikan hal itu karena peningkatan drastis titik panas seiring datangnya musim kemarau tahun 2026. Ia juga menegaskan strategi pengendalian harus berfokus pada langkah preventif dan tindakan kilat di lapangan.
Selain itu, ia menginstruksikan seluruh personel untuk tidak membiarkan titik api sekecil apa pun berkembang menjadi kebakaran besar yang sulit dikendalikan.
”Saya tegaskan, pengendalian karhutla harus mengedepankan deteksi dini dan respons cepat. Jangan menunggu api membesar. Begitu terdeteksi hotspot, harus langsung ditangani. Kecepatan dan ketepatan menjadi kunci utama,” tandas Hanif saat memimpin apel kesiapsiagaan di Rumbai, Pekanbaru seperti disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Yulia Suryanti
Memasuki Fase El Nino
Situasi saat ini semakin menantang dengan prediksi BMKG yang menyebut Indonesia tengah memasuki fase El Niño lemah hingga moderat. Kondisi tersebut berpotensi memicu musim kemarau yang lebih panjang dan kering, yang secara langsung mengancam kerentanan ekosistem gambut di Sumatera.
Hanif pun meminta sinergi ketat antara TNI/Polri, BPBD, Manggala Agni, hingga dunia usaha. Perusahaan perkebunan dan kehutanan diingatkan untuk menjaga tata kelola air di lahan gambut serta memastikan seluruh alat pemadam dalam kondisi siap pakai.
Dukungan sektor industri juga datang dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). General Manager PHR Zona Rokan, Andre Wijanarko, menyatakan ancaman karhutla adalah risiko nyata bagi keandalan produksi migas nasional dan keselamatan masyarakat sekitar.
Amankan Ruang Hidup
”Kesiagaan personel fire brigade kami merepresentasikan ketegasan PHR dalam melindungi aset negara sekaligus mengamankan ruang hidup masyarakat dari ancaman asap dan gangguan kesehatan,” ujar Andre.
Pemerintah juga memastikan tidak ada kompromi bagi pelaku pembakaran lahan. Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas, mulai dari evaluasi menyeluruh hingga sanksi terberat berupa pencabutan izin bagi pihak yang terbukti lalai atau sengaja melanggar.
Upaya kolektif, ia harapkan mampu mencegah Riau kembali terjerumus dalam bencana kabut asap. Sinergi yang responsif dan konsisten menjadi harga mati agar dampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan, dan ekonomi nasional dapat diredam sedini mungkin.
Setelah Resmi Menjadi Warisan Budaya, Tembang Ilir-ilir Siap Melangkah Lebih Jauh 