catrawarta.com — Ajat nyaris tak kuat menahan tubuh. Seluruh badan terasa lemas, tidak bertenaga dan sakit luar biasa. Ini merupakan jadwal dirinya melakukan cuci darah. Namun apa daya, ternyata datanya tak masuk sebagai penerima bantuan jaminan kesehatan.
Istrinya, berusaha ke sana-sini mengurus pengaktivan kembali keanggotan penerima bantuan. Tanpa bantuan, mustahil baginya melakukan cuci darah mandiri. Pekerjaannya sebagai penjual es keliling mana bisa membayar cuci darah yang sekali saja mencapai jutaan.
Mereka terpaksa harus berurusan dengan birokrasi yang berbelit. Kendati akhirnya bisa, ia berlarian mengurus segala persyaratan agar tercatat kembali sebagai penerima bantuan.
”Saya sedang cuci darah, jarum sudah ditusuk, tiba-tiba dipanggil karena BPJS tidak aktif,” ujarnya lirih. Terlambat sedikit saja, badan rasanya tidak karuan, bisa-bisa nyawa melayang.
Berpindah ke BPJS Mandiri merupakan kemustahilan. Banyak orang menilai tindakan penghapusan penerima bantuan sama saja memusnahkan masyarakat miskin. Mereka terancam hilang dari data karena ketidakmampuan membiayai pengobatan.
Urus Surat untuk Pengaktifan
Karut marutnya pendataan pasien penerima bantuan membuat ribuan orang melakukan aktivasi. Mereka tak ingin terancam jiwanya dan tidak bisa memperoleh jaminan pengobatan yang selama ini berjalan lancer.
Antrean pengurusan terlihat pada Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) melakukan aktivasi agar bisa berobat kembali.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Waryono membenarkan hal itu. Sudah lebih dari 3.000 orang yang mengurus aktivasi PBI JK.
”Meskipun sudah ada yang aktivasi lebih dari 3.000 peserta tetapi masih da 18.000 lagi yang belum melakukan aktivasi,” ungkap Waryono.
Pemerintah melakukan Langkah darurat dengan menggunakan dana daerah agar warganya bisa memperoleh bantuan jaminan kesehatan. Selain itu, syarat pengurusan juga sangat sederhana dan tidak memberatkan.
Sanksi Rumah Sakit
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan akan memberi sanksi bagi rumah sakit yang menolak pasien PBI JK. Keselamatan pasien merupakan hal yang utama. Persyaratan administrasi bisa menyusul.
Ia juga mengungkapkan penyesuakan data penerima bantuan sangat penting agar tidak salah sasaran. Selama ini, diduga ada 15 juta penerima bantuan yang tidak tepat sasaran. Ini yang menurutnya harus diperbaiki.
Mengenai aktivasi penerima bantuan, Mensos mengatakan bisa secara otomatis khususnya bagi penderita penyakit kronis dan katastropik. Mereka yang termasuk dalam kategori itu misalnya jantung, gagal ginjal.
Bencana Sumatra, Layanan Kesehatan Daerah Pelosok Mulai Tertangani 