Indonesia Desak Sidang DK PBB Usai Serangan terhadap Pasukan Perdamaian

catrawarta.com — Indonesia mendesak dilaksanakannya sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyusul serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian di Lebanon selatan. Permintaan tersebut diajukan pemerintah pada Sabtu, 5 April 2026, melalui perwakilan tetap Indonesia di New York, sebagai respons atas meningkatnya ancaman keamanan terhadap personel misi internasional.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia meminta pertemuan Dewan Keamanan untuk mengecam serangan tersebut dan mendorong investigasi menyeluruh. “Indonesia meminta pertemuan DK PBB untuk mengutuk serangan terhadap penjaga perdamaian dan menuntut penyelidikan yang komprehensif,” kata Sugiono. Ia menegaskan bahwa keselamatan pasukan penjaga perdamaian harus menjadi prioritas komunitas internasional.

Menurut Sugiono, serangan terhadap personel misi PBB merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan berpotensi melemahkan mandat operasi perdamaian. Ia menambahkan Indonesia juga mendorong agar pihak yang bertanggung jawab segera diidentifikasi melalui investigasi independen.

Permintaan Indonesia mendapat dukungan dari Prancis yang merupakan penanggung jawab isu Lebanon di Dewan Keamanan PBB. Dukungan tersebut membuka peluang digelarnya sidang untuk membahas situasi keamanan di Lebanon selatan, termasuk perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian.

Pemerintah Indonesia juga menyampaikan duka atas gugurnya prajurit yang bertugas dalam misi penjaga perdamaian. Sugiono menyatakan Indonesia tetap berkomitmen mendukung misi perdamaian dunia, namun menekankan pentingnya jaminan keselamatan bagi personel. “Kami terus berkontribusi dalam misi perdamaian, tetapi keselamatan personel harus dijamin,” ujarnya.

Ketegangan di Lebanon selatan dalam beberapa waktu terakhir memang meningkat. Situasi tersebut memperbesar risiko bagi pasukan internasional, termasuk kontingen Indonesia. Pemerintah berharap sidang Dewan Keamanan dapat menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat perlindungan bagi penjaga perdamaian.