Mensos: BPJS PBI Pasien Penyakit Kronis Sudah Aktif Lagi

catrawarta.com — Keresahan warga masyarakat peserta BPJS PBI yang sempat menjadi sorotan kini boleh merasa lega. Pasalnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menjanjikan  BPJS 106 ribu Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dengan penyakit katastropik atau kronis yang sempat dinonaktifkan karena adanya perubahan data, sudah direaktivasi secara otomatis per Selasa (10/2/2026). 

Kebijakan ini untuk memastikan pasien dengan penyakit berat tidak kehilangan akses pengobatan di tengah proses pemutakhiran data nasional. “Yang pertama ini sudah otomatis, jadi otomatis sudah direaktivasi. Jadi yang 106 ribu lebih itu sudah direaktivasi per hari ini,” kata Gus Ipul usai rapat dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Kemensos Jakarta.

Kemudian, dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi data di lapangan, Kemensos dan BPS juga akan melakukan ground check kepada 106 ribu penerima PBI-JK dengan penyakit katastropik tersebut. Upaya ini merupakan salah satu tindak lanjut dari pertemuan Kemensos dan BPS bersama pimpinan DPR pada Senin (9/2/20226), untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

“Saya dan Kepala BPS menindaklanjuti hasil pertemuan kemarin di DPR untuk melakukan ground check kepada 106 ribu Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang dinonaktifkan, khususnya kepada yang memiliki penyakit katastropik di mana memerlukan perawatan berkelanjutan, dan diharapkan ini nanti juga sekaligus merupakan proses untuk melakukan verifikasi dan validasi data,” ucap Saifullah. 

Pemutakhiran

Mensos menjelaskan, pada proses pemutakhiran data ini, Kemensos melibatkan SDM pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Pemutakhiran ditargetkan selesai dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih dua bulan ke depan.

Proses ground check dilakukan untuk memastikan penerima manfaat berada di Desil 1 sampai 5 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). “Bagi yang memenuhi syarat tentu akan tetap mendapatkan bantuan, tapi yang tidak memenuhi syarat kita sarankan nanti untuk menjadi peserta mandiri. Kira-kira begitu,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, upaya bersama Kemensos ini merupakan tindaklanjut hasil pertemuan dengan DPR.

Amalia menuturkan, BPS telah menyampaikan peta sebaran 106 ribu orang tersebut, terbanyak berdomisili di Kota Palembang. Rencananya proses ground check akan melalui beberapa tahap, dimulai dengan pelatihan petugas lapangan. Selanjutnya, setelah menyiapkan petugas dan koordiasi dengan pemerintah daerah, ground check akan dilakukan pada minggu pertama dan kedua bulan Maret, diperkirakan proses pengecekan anomali dan pengolahan data akan selesai akhir bulan Maret.