catrawarta.com — Kasus pembunuhan wartawan Bernas, Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin, kembali menggema dalam Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI Pusat yang digelar di Hotel Aston Serang. Isu ini dibahas dalam sidang Komisi II yang membidangi program kerja organisasi.
Dalam sidang yang dipimpin salah satu pengurus PWI Pusat Mirza, wakil PWI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusulkan agar PWI Pusat memperjuangkan penuntasan kasus pembunuhan Udin yang hingga kini belum menemukan titik terang, meski telah berlalu puluhan tahun.
Usulan tersebut berangkat dari fenomena pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Marsinah, aktivis buruh yang menjadi korban kekerasan karena perjuangannya. Dengan analogi tersebut, PWI dinilai memiliki dasar moral dan historis untuk mengusulkan Udin sebagai Pahlawan Nasional, mengingat ia gugur akibat pemberitaan jurnalistik yang dibuatnya. “Udin adalah wartawan yang meninggal dunia karena kerja jurnalistik. Sudah seharusnya negara memberi pengakuan atas pengorbanan tersebut,” ujar perwakilan PWI DIY dalam sidang Komisi II itu.
Sambutan Positif
Usulan dari PWI DIY tersebut mendapat aplaus positif perwakilan PWI provinsi lain. Dukungan menguat karena dalam forum yang sama terungkap masih banyaknya kasus kekerasan terhadap wartawan yang menunjukkan, isu keselamatan jurnalis tetap menjadi persoalan serius.
Sidang Komisi II kemudian menyepakati agar perjuangan penuntasan kasus Udin tidak berhenti di tingkat komisi, melainkan dibawa ke rapat pleno Konkernas.
Selain isu perlindungan wartawan, Komisi II juga membahas penguatan organisasi melalui pendataan digital anggota PWI secara nasional. Saat ini jumlah anggota PWI diperkirakan mencapai 30 ribu orang, namun masih membutuhkan pembaruan dan validasi basis data.
Sementara itu, Konvensi Nasional Media Massa HPN 2026 menjadi momentum penting bagi insan pers nasional melakukan konsolidasi menghadapi tantangan besar era kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Di tengah percepatan transformasi digital, pers dituntut tak hanya adaptif terhadap teknologi, tetapi juga konsisten menjaga kualitas dan integritas informasi.
Mengusung tema ‘Literasi AI dan Transparansi Digital: Membangun Ekosistem Informasi untuk Kepentingan Publik’, Konvensi Nasional Media Massa digelar di Hotel Aston, Kota Serang, Banten, Minggu (8/2/2026). Forum ini menegaskan kembali komitmen pers nasional dalam memperkuat kepercayaan publik serta menjaga peran strategis media sebagai pilar demokrasi.
Konvensi Nasional Media Massa HPN 2026 dihadiri sejumlah tokoh nasional dan pemangku kepentingan di bidang pers. Hadir antara lain Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, Ketua PWI Akhmad Munir serta perwakilan asosiasi media siber dan serikat perusahaan pers yang menjadi konstituen Dewan Pers.
Dalam forum tersebut, para narasumber sepakat perkembangan teknologi AI menghadirkan peluang besar bagi dunia jurnalistik, mulai dari efisiensi kerja redaksi hingga pengolahan data. Namun di sisi lain, AI juga membawa tantangan serius, terutama terkait akurasi, etika dan keberlanjutan ekonomi media. Karena itu, literasi AI dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar insan pers mampu memanfaatkan teknologi secaracerdas dan bertanggung jawab tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar jurnalistik seperti verifikasi, keberimbangan dan independensi.
Agus Widjojo, Kepergian Jenderal Intelektual 