Gen Z, Pulang Tenggo, dan Krisis Budaya Kerja

catrawarta.com — Makin ke sini, gerakan penolakan atas budaya dan sistem di dunia kerja mulai sering diekspresikan secara terang-terangan. Bahkan kalau bisa dibilang, para pekerja sedang menuntut revolusi pada sistem yang tidak sehat dalam dunia kerja di Indonesia. Penolakan ini tidak lagi disampaikan secara diam-diam, tetapi muncul secara terbuka dan kolektif.

Menariknya, ekspresi kolektif ini justru mulai digaungkan dan dipantik langsung oleh generasi muda, terutama Gen Z. Mereka bersaut-sautan mengekspresikan keresahan melalui platform media sosial pribadi mereka, mulai dari menceritakan keresahan personal di tempat kerja, hingga berbagi cerita yang ternyata juga dialami oleh banyak pekerja lain, bahkan di perusahaan dan sektor yang berbeda.

Seperti belum lama ini, muncul tren TikTok di kalangan pekerja Gen Z tentang menormalisasi pulang tenggo (teng langsung go) atau pulang tepat waktu. Kenapa hal seperti ini bisa sampai menjadi tren dan berubah menjadi keresahan kolektif? Padahal ini bukan penyimpangan. Ini normal dan merupakan komitmen yang bahkan tertulis dalam SPK antara perusahaan dan pekerja. Namun dalam praktiknya, pulang tepat waktu justru sering dipandang negatif. Tren menormalisasi tenggo menjadi salah satu contoh keresahan kolektif pekerja muda yang merasa bahwa tenggo dianggap sebagai bentuk pembangkangan moral dalam dunia kerja.

Fenomena ini juga sejalan dengan berbagai kajian ketenagakerjaan. Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) dalam sejumlah laporannya menyoroti bahwa jam kerja berlebih dan budaya lembur yang dinormalisasi dapat berdampak pada kesehatan mental pekerja, menurunkan produktivitas, serta mengikis keseimbangan hidup. ILO menegaskan bahwa kepastian jam kerja dan penghormatan terhadap waktu istirahat bukan tanda kurangnya etos kerja, melainkan bagian dari praktik kerja yang layak dan berkelanjutan.

Keresahan ini bisa diamati dari pola script, caption konten, dan engagement dari konten-konten yang membahas isu tersebut. Dari situ terlihat bahwa ada sesuatu yang tidak baik-baik saja dalam sistem dan budaya kerja di banyak perusahaan. Mungkin generasi sebelum Gen Z yang ikut menciptakan sistem ini merasa bahwa krisis sistem kerja yang terjadi adalah hal yang wajar. Semua bermula dari budaya menormalisasi kalimat “ya wajar, namanya juga kerja sama orang”, seolah pernyataan ini harus diterima begitu saja. Pernyataan yang asal diterima, padahal faktanya memberatkan.

Belum lagi banyak pekerja yang dipaksa untuk lembur. Dan yang lebih ironis, mereka juga dituntut mengerjakan pekerjaan di luar jobdesk yang seharusnya, tanpa kejelasan batas dan tanggung jawab.

Kalau tuntutan perusahaan terhadap pekerja sudah berada di luar kesepakatan awal, seperti menuntut lembur, seharusnya perusahaan sadar untuk memberi reward yang setimpal dan tidak bersifat memaksa. Namun masalah seperti ini tidak selalu bertumpu pada insentif yang didapat. Perusahaan harus paham bahwa pekerja bukan robot. Cost dan reward tidak selalu berwujud uang. Terkadang tawaran lembur dengan insentif tidak lagi menggiurkan, bahkan bisa memberatkan karena pekerja sudah terlalu lelah atau karena ruang hidup mereka semakin tergerus.

Tulisan ini tidak bermaksud menggeneralisasi semua perusahaan. Pasti ada juga perusahaan yang sudah memberlakukan sistem kerja yang sehat dan demokratis. Namun keresahan yang terus muncul ini setidaknya menjadi sinyal bahwa ada sistem yang perlu dibenahi, bukan sekadar sikap para pekerjanya.