Menteri LH Jumhur Hidayat : AMDAL Terlalu Fokus Dampak Fisik Alam, Bukan Masyarakat

catrawarta.com — Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menyoroti instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang selama ini dinilai terlalu menitikberatkan pada aspek fisik alam, namun mengabaikan kondisi sosial masyarakat di sekitarnya.

​Jumhur menilai kelemahan mendasar dalam penyusunan AMDAL selama ini adalah tiadanya indikator integrasi dan persiapan sosial bagi warga lokal.

Menurutnya, kegagalan memperhitungkan dampak sosial ini berakibat pada berkembangnya kawasan industri selama puluhan tahun yang tertutup bagai negara di dalam negara, sehingga masyarakat setempat justru terasing dan gagal menikmati peluang ekonomi yang tercipta.

​“Kita juga keliru. Indikator lingkungan lupa memasukkan unsur sosial. AMDAL itu kalau bisa ada indikator social integration, social preparation. Bukan sekadar tanah rusak atau tidak,” kata Jumhur dalam Forum bertajuk Menghidupkan Indikator Lingkungan untuk Pembangunan Sosial di Auditorium FISIPOL UGM Yogyakarta, Jumat, 24 Juli 2026.

​Ia menambahkan bahwa ketimpangan tersebut membuktikan kesalahan dalam merumuskan analisis dampak pembangunan.

Meski dari aspek penanganan lingkungan fisik kawasan industri saat ini sudah membaik, evaluasi dan pembenahan besar-besaran terhadap integrasi sosial tetap mutlak dilakukan agar pembangunan tidak lagi menciptakan disparitas di tengah masyarakat.

​“Ternyata betul, faktanya kan puluhan tahun banyak kawasan industri jadi negara dalam negara dan itu kesalahan kita dalam membuat AMDAL. Walaupun sekarang dari sisi lingkungannya sudah baik, tapi integrasi sosialnya yang harus diperbaiki,” lanjutnya.

​Lebih lanjut, Jumhur menjelaskan bahwa pembangunan sosial dan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pembangunan manusia tidak akan bermakna apabila ruang hidup masyarakat terancam oleh kerusakan ekologis atau ketimpangan akses terhadap lingkungan yang sehat.

​“Pembangunan sosial itu kan artinya ada orang di dalamnya, pastinya. Kumpulan beberapa orang, sosial. Dia bergaul dengan lingkungan. Jadi, social and ecology, kira-kira begitu,” kata Jumhur.

​Ia mencontohkan ironi pembangunan yang mengabaikan keadilan sosial dan lingkungan, seperti situasi ketika sebagian pihak menikmati kenyamanan di dalam ruang tertutup sementara warga lain di sekitarnya harus menghirup udara berpolusi dan membeli air bersih dengan harga mahal.

​“Buat apa orang sehat di dalam ruangan, ketika ke luarnya dia bernapas asap, ketika minum dia harus beli mahal? Saya rasa itu bukan pembangunan sehat. Tapi bisa saja begitu,” ujarnya.

​Jumhur mendorong para akademisi dan praktisi pembangunan sosial untuk memperbarui indikator-indikator penilaian. Ia meminta agar variabel ketahanan sosial ekologis dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan nasional untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati.

​“Mari kita sambut pembangunan sosial dalam rangka climate change, perubahan iklim, belum lagi biodiversity, banyak lagi cerita di sana. Intinya saya mengharapkan teman-teman mendalami, memasukkan indikator ketahanan sosial ekologis ya, itu dalam pembangunan sosial,” pungkasnya.