Komunikasi Tidak Empatik, Masyarakat Panik

catrawarta.com — Kenaikan harga barang impor dan turunannya menjadikan daya beli masyarakat tertekan. Terlebih dengan kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis pertamax yang selama ini mulai familiar dengan sebagian orang. Kini, mereka beralih kembali ke pertalite karena kenaikan drastis.

Kondisi itu berpotensi memicu kepanikan publik apabila tidak diimbangi dengan komunikasi yang tepat dari pemerintah. Selama ini pemerintah menanggapi kritik dan kepanikan secara reaksioner. Bahkan menggunakan cara-cara intimidatif.

Pakar Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr Fajar Junaedi menilai dalam situasi ketidakpastian ekonomi, komunikasi publik memiliki peran yang sama pentingnya dengan kebijakan fiskal dan moneter.

Pemerintah menurutnya perlu menghadirkan komunikasi yang mampu menenangkan masyarakat, bukan justru memperbesar ketidakpastian. Ia menekankan perlunya komunikasi yang empatik bukan sebaliknya.

Komunikasi Berempati

“Komunikasi yang diperlukan adalah komunikasi yang bisa menenangkan, berempati, bukan menambah kepanikan,” kritik Fajar dalam keterangan tertulisnya pada media.

Pelemahan rupiah, jelasnya, dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dunia dan penguatan dolar AS, hingga faktor domestik seperti pembayaran utang luar negeri, pembagian dividen, kebutuhan musiman ibadah haji, serta kekhawatiran investor terhadap belanja pemerintah yang ekspansif.

Tanpa penjelasan yang jelas dan transparan, masyarakat akan lebih mudah terpengaruh oleh spekulasi yang berkembang. Kondisi tersebut dapat memicu berbagai respons negatif, seperti panic buying, penarikan dana secara massal, hingga penyebaran informasi yang tidak akurat.

“Komunikasi publik bukan sekadar sarana penyampaian informasi, melainkan instrumen untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas sosial-ekonomi,” tandasnya masih dalam keterangan tertulisnya.

Pemerintah Harus Jujur

Fajar memberi saran, komunikasi publik yang ideal harus diawali dengan kejujuran serta empati. Pemerintah perlu mengakui kondisi yang sedang terjadi sekaligus menunjukkan pemahaman terhadap beban yang dirasakan masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, kenaikan harga BBM dan lainnya.

Menurutnya pandangan tersebut sejalan dengan Situational Crisis Communication Theory (SCCT). Dalam situasi krisis yang banyak dipengaruhi faktor eksternal, strategi komunikasi yang tepat yakni accommodative communication. Pemerintah harusnya mengakui situasi secara terbuka sembari menunjukkan empati dan langkah-langkah perbaikan.

Ia menilai pernyataan yang jujur dan empatikjauh lebih efektif dibandingkan hanya menyalahkan faktor eksternal atau sekadar mengatakan bahwa semuanya masih terkendali.

“Masyarakat bisa menerima kenyataan selama mereka merasa dipahami dan tidak dibohongi,” tegas Fajar.