catrawarta.com — Perguruan tinggi terancam kehilangan independensi ketika program politik penguasa masuk ke dalam institusi pendidikan. Ini menjadi salah satu catatan kritis dari sejumlah pakar mengenai keinginan Menteri Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Brian Yuliarto yang minta kampus mendirikan dapur Makan Bergizi Gratis.
Sejumlah pakar menilai kampus berisiko bergeser dari fungsi utamanya sebagai institusi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mereka bakal menjadi operator teknis program yang berawal dari janji politik menjadi program pemerintah.
”Perguruan tinggi tidak sepantasnya membuka SPPG karena tidak ada kaitannya dengan visi, misi, dan Tridharma Perguruan Tinggi,” tandas Pakar Manajemen Kebijakan Publik UGM, Dr Subarsono.
Ia mengungkapkan rencana pendirian dapur MBG di kampus sangat jauhmelenceng dari tugas pokok dan fungsi perguruan tinggi. Bahkan, tidak sejalan dengan visi dan misi institusi. Ditekankannya, kampus harus tetap konsisten pada jalur pengembangan kualitas akademik.
Menurutnya, keterlibatan kampus menjadi pelaksana teknis MBG dapat menguras energi sumber daya internal dalam skala besar. Ini tentu dapat membebani infrastruktur kampus, mulai dari aspek sumber daya manusia, hingga pengelolaan limbah yang sangat serius.
Independensi Akademis
Subarsono juga menambahkan mengenai persoalan independensi akademisi. Daya kritis civitas akademika terhadap kebijakan publik dapat melemah karena terdapat benturan kepentingan.
”Bagaimana bisa bersuara kritis dan lantang, kalau perguruan tinggi terlibat dan ikut menikmati benefit implementasi MBG yang saat ini penuh dengan persoalan dan menyedot APBN yang luar biasa banyaknya,” tandasnya seperti disampaikan melalui keterangan tertulisnya.
Lebih dari itu, keterlibatan kampus sebagai pelaksana MBG dapat berdampak pada persepsi negatif di masyarakat. Mereka akan melihat kampus sebagai bagian pemerintah dalam membungkam suara kritis dari institusi pendidikan melalui pemberian proyek.
”Publik akan membaca sebagai wujud politisasi kampus dan pemerintah akan mendapatkan legitimasi lebih ketika kampus terlibat pada SPPG. Hal ini juga berdampak pada civitas akademika yang akan kurang mampu mengkritisi kebijakan dan program pemerintah,” imbuhnya.
Ia mengingatkan adanya konsekuensi hukum yang dapat terjadi sewaktu-waktu apabila terjadi kendala di lapangan, seperti kasus keracunan makanan apalagi kalua sampai ada yang meninggal. Ia memberi saran kampus tetap berada di luar pusaran MBG.
Menunggu Implementasi UU PPRT Sampai ke Tingkat Bawah 