Jangan Hapus Prodi Hanya Berdasarkan Serapan Pasar Kerja

catrawarta.com — Rencana penghapusan program studi di perguruan tinggi yang dinilai tidak relevan dengan pasar kerja mendapat kritik keras. Evaluasi terhadap prodi memang diperlukan agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan dunia kerja namun dasarnya bukan saja pada tingkat serapan lulusan di pasar kerja.

Kritik tersebut disampaikan Dosen Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Endro Dwi Hatmanto PhD. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara hati-hati dan proporsional.

Menurutnya, pendidikan tinggi tidak boleh direduksi hanya menjadi pabrik tenaga kerja. Perguruan tinggi memiliki mandat yang lebih luas, yakni mengembangkan ilmu pengetahuan, membangun nalar kritis, serta menjaga nilai kemanusiaan dan kebudayaan.

”Oleh karena itu, pendekatan kebijakan tidak dapat semata-mata berbasis logika ekonomi atau pasar kerja saja,” tandas Endro dalam pernyataannya kepada media melalui Humas UMY.

Integrasi Kompetensi Baru

Ia menyarankan agar langkah awalnya yakni melakukan audit relevansi prodi secara menyeluruh. Proses ini kemudian dapat dilanjutkan dengan redesign kurikulum, penguatan profil lulusan, serta integrasi kompetensi baru yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Selain itu, kolaborasi dengan dunia industri dan pelaksanaan tracer study yang komprehensif juga dinilai penting untuk memastikan relevansi lulusan. Menurutnya, penutupan prodi seharusnya menjadi opsi terakhir setelah berbagai upaya perbaikan dilakukan.

Ia mengibaratkan kebijakan tersebut seperti memperbaiki rumah. Tidak perlu terburu-buru merobohkan rumah jika yang bermasalah adalah tata ruangnya.

Endro menekankan pentingnya pendekatan berbasis keilmuan dalam pengambilan kebijakan pendidikan, seperti melalui analisis kebutuhan dan analisis lingkungan. Ia juga mengingatkan, perubahan dalam dunia pendidikan harus tetap memperhatikan stabilitas sistem dan keberlanjutan pengembangan akademik.

”Jika kebijakan tidak berbasis keilmuan, justru berisiko merusak ekosistem pendidikan itu sendiri,” tegasnya.