PDI Perjuangan Tegak Lurus Dukung Pilkada Langsung

catrawarta.com — PDI Perjuangan berada di garis yang berseberangan dengan partai-partai pendukung pemerintah dalam menyikapi usulan agar pilkada dilaksanakan tak langsung atau melalui DPRD. PDI Perjuangan tegak lurus pilkada harus dilaksanakan secara langsung.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo menegaskan partainya medukung pemilihan kepala daerah secara langsung.

“Kita kan sudah jelas ya, beberapa kawan-kawan sudah menyampaikan,” ucap Ganjar saat ditemui sebelum kegiatan Rakernas PDI Perjuangan dan HUT ke-53 PDI Perjuangan di gedung Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, sebagaimana dikutip Antara, Sabtu (10/1/2026).

Menurut Ganjar, isu pemilihan kepala daerah melalui DPRD sudah bergulir sejak lama, tepatnya sebelum reformasi. Namun demikian, tuntunan masyarakat pascareformasi untuk memilih pemimpin daerahnya secara langsung semakin kuat. Pemerintah pun pada akhirnya memberlakukan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Oleh karena itu, Ganjar menilai upaya untuk mengubah mekanisme pilkada langsung berpotensi mengulang perdebatan lama yang sudah diselesaikan secara konstitusional.

“Jadi sikap PDI perjuangan sangat jelas. Kita dukung pemilihan kepala daerah secara langsung,” tandas Ganjar.

Dengan pemilihan secara langsung, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan hak memilih sebaik mungkin dalam menentukan pemimpin daerah masa depan.

Apakah Langkah PDI Perjuangan yang tetap teguh mempertahankan agar pilkada langsung dipertahankan bakal berjalan mulus?

Mengingat partai pendukung pemerintah sepertinya solid untuk mengembalikan pilkada melalui DPRD dengan berbagai alasan.

Momen ini barangkali menjadi kesempatan PDI Perjuangan untuk kembali menjadi partainya rakyat secara utuh agar mampu membawa aspirasi dengan baik. Apalagi jika melihat hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia Denny JA, bahwa mayoritas masyarakat masih menghendaki pilkada secara langsung, termasuk para konstituen dari partai-partai pendukung pemerintah.