Subsidi BBM Bukan Beban, Persoalannya Salah Sasaran

catrawarta.com — Isu wacana kenaikan harga BBM dianggap sebagai bentuk kegagalan dalam memetakan akar masalah energi nasional. Ketua Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (KAUMY), Nasarudin, menilai kebijakan menaikkan harga hanyalah jalan pintas malas yang justru menghindar dari persoalan utama yakni kebocoran distribusi subsidi yang terus dinikmati kelompok kaya.

Ia menegaskan beban APBN yang membengkak bukan disebabkan oleh nilai subsidi melainkan karena tata kelola distribusi yang masih amburadul.

Nasarudin mendesak pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengambil jalan pintas dengan menaikkan harga. Menurutnya, menaikkan harga BBM dan LPG bersubsidi di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif hanya akan mencekik daya beli masyarakat kelas bawah dan kelompok rentan.

”Pemerintah perlu mempertahankan harga BBM dan LPG bersubsidi, tetapi harus berani mengubah pola distribusinya. Masalah kita selama ini bukan pada subsidi, melainkan pada siapa yang menikmatinya,” tandas Nasarudin.

Penikmat BBM Subsidi

Kritik tajam diarahkan pada ketimpangan di lapangan, masyarakat ekonomi mampu justru menjadi penikmat utama komoditas bersubsidi. Kondisi itu menciptakan ketidakadilan sosial yang nyata, sementara anggaran negara terkuras tanpa memberikan dampak signifikan pada pengentasan kemiskinan.

Sebagai langkah konkret, Nasarudin mengusulkan transformasi total sistem distribusi dari terbuka menjadi tertutup melalui penggunaan kartu elektronik (e-money). Digitalisasi dianggap sebagai solusi mutakhir untuk menutup celah kebocoran subsidi yang selama ini terjadi di berbagai tingkatan.

Dengan mekanisme kartu elektronik, setiap transaksi subsidi akan tercatat secara otomatis dan hanya dapat diakses oleh mereka yang datanya telah terverifikasi. Cara ini diharapkan mampu mengakhiri praktik spekulasi dan memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran secara presisi dan akuntabel.

UMKM Butuh Kepastian

Sektor UMKM juga menjadi poin krusial yang harus dilindungi dalam skema subsidi baru ini. Sebagai pilar ekonomi nasional, para pelaku usaha kecil membutuhkan kepastian harga energi untuk menjaga stabilitas ongkos produksi dan keberlangsungan usaha mereka.

”UMKM juga harus mendapatkan akses terhadap subsidi energi. Perlu ada mekanisme khusus agar pelaku UMKM dapat merasakan langsung manfaat nyata dari kebijakan ekonomi pemerintah,” tambah Nasarudin.

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak dalam dilema semu antara menyelamatkan APBN atau menaikkan harga. Solusi cerdas terletak pada inovasi tata kelola yang mampu mengubah persepsi subsidi dari beban fiskal menjadi mesin penggerak ekonomi rakyat yang strategis.

Narasi besar yang ditekankan adalah pentingnya keberanian politik untuk melakukan reformasi birokrasi dalam penyaluran energi. Tanpa perbaikan sistem distribusi, kenaikan harga berapa kali pun hanya akan menjadi solusi jangka pendek yang kembali menyakiti rakyat kecil di masa depan.