catrawarta.com — Banyak pihak meragukan Kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN. Sebagian mempertanyakan efektivitas kinerja birokrasi yang kerap dianggap lamban. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mencoba menepis keraguan tersebut dengan mendorong WFH bukan sekadar sebagai pelarian dari kantor, melainkan instrumen efisiensi dan transformasi budaya kerja baru.
Bima Arya menegaskan WFH sebagai bagian dari strategi efisiensi nasional. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan menekan biaya operasional, tetapi juga sebagai langkah menuju tata kelola baru bernegara yang lebih modern.
Dalam kunjungannya ke Kantor Wali Kota Bekasi, ia menekankan WFH merupakan instrumen penting untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif. Ia berharap kebijakan tersebut mampu mengubah paradigma kerja ASN agar lebih berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Budaya Kerja Baru
“Prinsip efisiensi bukan hanya sekadar soal kita supaya tidak tergantung kepada pasokan BBM internasional, tetapi juga ada transformasi budaya kerja baru,” ujar Bima Arya.
Ia memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bekasi yang telah mencatat tingkat partisipasi WFH hingga 40 persen. Ia menginstruksikan pemerintah setempat segera melakukan audit mendalam untuk menghitung total penghematan anggaran, khususnya pada sektor penggunaan energi listrik, air, dan bahan bakar.
Langkah efisiensi menurut Bima, adalah wujud komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi nasional. Dengan mengurangi konsumsi internal pemerintah, diharapkan tekanan terhadap APBN berkurang sehingga subsidi energi untuk masyarakat kelas menengah ke bawah tetap terjaga.
“Bagi presiden, bagi pemerintah saat ini, keberpihakan kepada warga terutama kelas menengah ke bawah itu sangat penting untuk dijaga,” tegas mantan Wali Kota Bogor tersebut.
Tetap Beroperasi 100 Persen
Terkait kekhawatiran publik soal pelayanan, Bima menjamin bahwa sektor-sektor vital tetap beroperasi penuh 100 persen. Dinas Lingkungan Hidup, Pemadam Kebakaran, hingga Satpol PP dipastikan tidak terpengaruh oleh kebijakan bekerja dari rumah demi keamanan dan kenyamanan warga.
Pada layanan administrasi seperti perizinan, kecamatan, dan kelurahan, pemerintah menerapkan sistem hibrida dengan pembatasan maksimal 50 persen pegawai di kantor. Pengaturan dirancang agar akses layanan publik tidak terganggu meski sebagian pegawai bekerja secara daring.
Kedisiplinan ASN tetap menjadi prioritas melalui pengawasan digital yang ketat, termasuk pelaporan kinerja harian dan pemantauan lokasi secara real-time. Sanksi tegas telah disiapkan bagi pegawai yang melanggar aturan maupun atasan yang lalai dalam fungsi pengawasan.
Bima juga mendorong pemanfaatan transportasi umum dan kendaraan listrik untuk memperkuat efisiensi energi nasional. Ia berharap integrasi antara pola kerja fleksibel dan transportasi rendah emisi dapat menjadi standar baru dalam pelayanan publik.
Rampak 500 Penari, Menghidupkan Tradisi ’Mapagsri’ 