catrawarta.com — Pendirian kampus Universitas Republik Indonesia (URI) mendapat kritik dari banyak pihak. Proses pendirian yang terkesan ”diam-diam” dinilai menabrak berbagai aturan. Karena itu, ada usulan untuk menangguhkan atau membatalkan pendiriannya dan lebih baik mewujudkan janji sekolah dan kuliah gratis, menambah fasilitas pendidikan, kesejahteraan guru dan dosen serta lainnya.
Salah satu yang mengkritik, politikus asal Bali, Gede Pasek Suardika. Mantan petinggi Partai Demokrat itu mengungkapkan kekecewaannya atas pendirian URI. Ia mengatakan, konon URI ingin menggandeng Russel Group dan akan dibangun sedikitnya 10-12 kampus dimulai dari Bogor. Biaya pendirian satu kampus mencapai triliunan rupiah.
”Hebat…!! Seluruh aturan ditabrak…entah sudah ada studi kelayakan atau belum. DPR pun bingung karena tidak pernah dibahas dengan wakil rakyat tiba-tiba sudah ada pensiunan jenderal jadi pemimpinnya,” ungkap Pasek yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara.
Ia mengatakan, kampus yang ada sekarang seakan kehilangan muka dan harga dirinya karena dinilai gagal dan tidak mampu dalam bidang khususnya STEM yakni Science Technology Engineering mathematics. Kampus- kampus itu sepertinya bengong tanpa reaksi dipermalukan begitu.
Tidak Berpihak ke Pendidikan
Menurut Pasek, ternyata masalahnya justru di kebijakan negara yang memang tidak berpihak pada dunia perguruan tinggi. Berbagai sumber menyebutkan, sebenarnya hanya perlu Rp 15 triliun (hanya dua minggu anggaran MBG yang dulu) untuk membebaskan UKT seluruh biaya sekolah di kampus negeri, dan hanya perlu menyiapkan 0,2-0,3 dari PDB untuk mengembangkan riset di kampus.
”Goodwill yang tidak jalan. Bandingkan dengan kebijakan Vietnam saat ini di sektor pendidikan yang mengalami perubahan progresif luar biasa, 10-20 tahun lagi Indonesia akan jauh tertinggal jika tetap seperti ini,” tandas Pasek dalam kritik yang dituangkan di akun Facebook pribadinya.
Ia menilai doyannya pemerintah membangun yang baru dan malas membenahi yang sudah ada seperti sudah menjadi penyakit kebijakan yang parah. Walau puncak kebijakan adalah efisiensi tetapi yang terjadi sebaliknya.
Contohnya, sudah punya BUMDes tetapi membuat KDMP, membentuk banyak lembaga baru tiada henti, tiba akal tiba kebijakan. Program gentengisasi yang tidak jelas juga ke mana arahnya karena tidak ada satupun bangunan KDMP menggunakan genteng padahal itu kebijakan unggulan Presiden. Ada lagi, sudah punya banyak sekolah masih membuat lagi Sekolah Rakyat dan lainnya.
Merendahkan Perguruan Tinggi
Pasek berpendapat, pernyataan URI yang akan menyiapkan pemimpin Indonesia di pemerintahan dan BUMN sangatlah merendahkan keberadaan kampus yang ada saat ini. Ada kesan stigma kampus yang ada telah gagal.
Padahal ada puluhan sekolah kedinasan yang disiapkan untuk mengisi pemerintahan dari STPDN, STAN, STIN, dan lainnya. Ada kampus ternama seperti UI, IPB, ITB, Unpad, UB, Unair, ITS, Undip, UNS dan lainnya.
”Maaf kalau saya disuruh mengkoreksi kebijakan kampus saat ini, maka kebijakan kampus BLU dan PTN BH dengan konsep sekarang harus dibenahi. Karena kapitalismenya terlalu menonjol,” tegasnya.
Ia menghitung, sebulan anggaran MBG yang lalu jika mau dijadikan anggaran kampus, maka kuliah sudah gratis untuk seluruh mahasiswa Indonesia. Kesejahteraan dosen ditingkatkan, anggaran dunia riset STEM ditambah. Tambah pula kerja sama internasional cukup dengan beberapa kampus atau lembaga unggulan seperti Russel Group, kampus Tiongkok, Russia dan lainnya.
Kritik pedasnya, bukan malah membangun URI apalagi wajib dipimpin pensiunan TNI. Seakan lulusan pensiunan TNI akan mampu menyelesaikan semua bidang sehingga muncul anggapan sipil tidak bisa memimpin. Stigma yang hanya dijalankan di negeri junta militer bukan demokrasi.
