catrawarta.com — Kekecewaan dan kemuakan mahasiswa UGM pada perilaku pemerintah dan aparat yang menindas rakyat menjadi pemicu ricuhnya kejadian di GIK UGM. Saat itu, menurut mahasiswa, tiga pejabat sedang pamer pencapaian bukan mendiskusikan hal-hal kritis yang selama ini menjadi sorotan rakyat Indonesia.
Hal itu terungkap saat mahasiswa UGM menyampaikan klarifikasi terkait kejadian evakuasi tiga pejabat yang datang di GIK. Mereka menegaskan, kejadian pada malam 15 Juni adalah bentuk ekspresi ketidakpercayaan pada pemerintah yang berulang kali secara jelas menindas rakyat.
”Bermula dari unggahan yang berseliweran bahwa para pejabat negara dan media-media pendukungnya akan datang ke UGM, kami yang sudah muak lantas berkumpul dan menolak tinggal diam,” tandas mahasiswa UGM, Sarah, saat membacakan pernyataan di Gedung Pusat UGM.
Ia menceritakan, setelah satu persatu mahasiswa masuk ke GIK, kecurigaan bahwa forum tersebut bukanlah forum diskusi yang genuine semakin terafirmasi. Acara yang dilabeli sebagai wadah diskusi ternyata betul hanya ajang pamer pencapaian pemerintah dengan porsi bicara yang jelas timpang untuk menghasilkan korespondensi yang substantif.
Mahasiswa, jelasnya, merasa muak serta tidak percaya terhadap pemerintah yang terlebih dahulu menindas rakyatnya dengan kekerasan. Ada banyak kasus kekerasan yang terus terjadi yang dilakukan aparat secara telanjang.
Kebobrokan Struktural
”Setelah kekerasan yang terlihat sebegitu telanjangnya lewat korupsi, penggusuran, penangkapan, hingga pembunuhan, tidak bolehkah kami sedikit menunjukkan kekecewaan, ketidakpercayaan, serta kemarahan kami?” tandas Sarah membacakan pernyataan mahasiswa.
Ia mengatakan, kekerasan yang terus berulang kian membuat mahasiswa muak. Itu adalah bukti bahwa logika ”oknum” tak lagi dapat dibenarkan. Rentetan kekerasan yang terjadi merupakan hasil kebobrokan struktural yang terus dipelihara oleh rezim yang sedari awal tidak pernah berpihak pada rakyat.
Contohnya, pemaksaan program populis triliunan rupiah seperti MBG yang mengorbankan anggaran pendidikan, mega-proyek food estate yang menjadi dalih atas perampasan ruang hidup masyarakat adat Papua, hingga pengesahan revisi RUU TNI dan RUU Polri yang mengokupasi ruang sipil secara sistematis.
Mahasiswa menegaskan, UGM tak pernah anti terhadap dialog maupun diskusi. Namun, mereka mohon dengan sangat kepada teman-teman untuk menjelaskan bagaimana mungkin dapat berdiskusi secara substantif, solutif, dan setara dengan orang-orang pemerintahan yang jelas tak dapat dipercaya dan tak berpihak pada rakyat.
”Kami diminta percaya pada rezim yang lahir dari ”perkawinan haram” penguasa dengan Mahkamah Konstitusi demi ”melahirkan” seorang Wakil Presiden. Rezim ini telah membuktikan sejak hari pertama mereka berkuasa bahwa mereka hanya bekerja untuk mempertahankan kepentingan,” tegasnya.
Mimpi Siang Bolong
Mahasiswa juga menyoroti supremasi hukum yang menjadi mimpi siang bolong saat kasus extrajudicial killing oleh aparat penegak hukum masih begitu masif.
Dalam temuan per Desember 2024 sampai November 2025, KontraS mencatat bahwa terdapat 42 peristiwa extrajudicial killing dengan total 44 korban tewas, dan 26 di antaranya melibatkan anggota kepolisian, disusul TNI dengan 15 kasus.
Kedaulatan sipil juga tak diindahkan, terlihat dari respons pemerintah dalam menghadapi rentetan aksi protes tahun lalu seperti demonstrasi UU TNI, demonstrasi Hari Buruh, dan demonstrasi Agustus-September Kelabu, dengan cara yang represif. Amnesty International pada tahun 2025 mencatat bahwa ada 5.538 orang yang menjadi korban penggunaan kekuatan eksesif dan kekerasan aparat.
Karena itu, mahasiswa menuntut jaminan keamanan ruang sipil untuk bersuara, membebaskan seluruh tahanan politik dan memberikan amnesti pada mereka yang dikriminalisasi. Mereka juga menuntut tidak lagi membatasi demonstrasi seperti yang terjadi dengan mahasiswa UI di Bundaran HI. Menarik militer dari ruang sipil dan mencabut UU TNI dan UU Kepolisian serta menghentikan kriminalisasi aktivis.
